VISI MISI DAN 12 PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI JENDERAL POLISI SUTARMAN

Visi dan Misi Kapolri :

Visi :

Terwujudnya postur Polri sebagai sosok penolong, pelayan dan sahabat masyarakat serta gakkum yang jujur, benar, adil, transparan dan akuntabel guna harkamdagri yang mantap didukung sinergitas polisional dalam rangka keberlangsungan pembangunan nasional.

Misi :

1.      menciptakan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif dengan mengkedepankan upaya preventif dan preemtif dengan didukung oleh penegakan hukum yang tegas dalam rangka pengamanan tahapan pemilu 2014.

2.      meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, trans nasional crime, kejahatan yang merugikan kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

3.      mempercepat program reformasi birokrasi polri melalui pembangunan zona integritas.

4.      meningkatkan peran intelejen dalam mendukung pemeliharaan kamtibamas.

5.      meningkatkan partisipasi masy melalui pemberdayaan Polmas.

6.      memperkuat sinegitas polisional bersama pemerintahan, lembaga, dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan Kamtibmas yang kondusif.

7.      mengembangkan sistem pembinaan personel melalui rekruitmen dan pembinaan karir yang bebas dari KKN, akuntabel, dan humanis, serta peningkatan profesionalisme dibidang pemeliharaan Harkamtibmas penegakan hukum dalam rangka pelayanan masyarakat.

8.      memperkuat bidang kehumasan untuk mendukung keterbukaan infrms publik dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat publik trust.

9.      meningkatkan asestibilitas pelayanan polri pada masyarakat dan pengembangan sistem pengawasan untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari KKN.

Visi Misi kebijakan tersebut dijabarkan dalam empat strategi penguatan :

1.      penguatan pembinaan,

2.      penguatan oprasional,  

3.      penguatan sinergitas polisional, dan

4.      penguatan pengawasan.

12 Program Prioritas Kapolri :

1.    Pengamanan Pemilu 2014 yang diwujudkan melalui pemantapan situasi kamtibmas yang kondusif dan menjamin netralitas anggota Polri (tidak memihak dan tidak terlibat Politik praktis);

2.    Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus korupsi sebagai sasaran prioritas secara terkoordinasi dengan KPK RI, kejaksaan dan stake holders lainnya;

3.    Meningkatkan penanggulangan terorisme serta pengembangan program deradikalisasi dan re-edukasi yang terkoordinasi, khususnya upaya pengungkapan kasus penembakan terhadap anggota Polri disamping itu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang terkoordinasi dengan BNN;

4.    Penguatan integritas seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas pokok, peran maupun fungsi secara transparan dan akuntabel melalui pembangunan zona integritas terutama pada sektor pelayanan publik, penegakan hukum, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa yang didukung dengan pengawasan yang efektif dalam rangka mencegah praktek  korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

5.    Penguatan pemeliharaan kamtibmas dengan meningkatkan early detection (deteksi dini) dan early warning  (peringatan dini) untuk menjangkau seluruh sendi kehidupan masyarakat dengan mengedepankan fungsi intelijen dan penguatan program satu Polisi (babinkamtibmas) satu desa serta mewujudkan  keamanan, ketertiban,  keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

6.    Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat, meliputi kejahatan konvensional (kejahatan jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan  dengan kekerasan), kejahatan lintas negara / transnational crime (cyber crime, narkoba, human trafficking, arm smuggling, terorisme),  kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining) dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi (konflik sosial, demo anarkhis);

7.    Penguatan kerja sama lintas kementerian / lembaga, criminal justice system  (kejaksaan, pengadilan, lapas) serta komponen masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif terutama diarahkan pada pengamanan pemilu 2014  dan penanganan konflik sosial;

8.    Pengembangan sistem pembinaan personel melalui  rekruitmen dan pembinaan karir yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, akuntabel dan humanis untuk menghasilkan pimpinan yang berintegritas di semua strata yang mampu memberikan keteladanan dan melayani guna membangun internal trust dan public trust;

9.    Peningkatan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan di bidang harkamtibmas (penanganan konflik sosial, unras), penegakan hukum (Bid tipikor, TP. Pemilu, TP. Umum, TP. Ekonomi), terutama dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu 2014 dan pelayanan masyarakat;

10.  Meningkatkan aksesibilitas pelayanan Polri kepada  masyarakat  yang didukung penguatan bidang kehumasan sebagai implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat (public trust);

11.  Penguatan sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan  pelayanan Polri yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

12.  Penguatan institusi dalam rangka merealisasikan visi & misi Polri pada grandstra Polri 2005-2025, menyelesaikan renstra 2010-2014 serta mempersiapkan landasan renstra 2015-2019 dan grandstra tahap III (2015-2025) melalui percepatan  program reformasi birokrasi Polri, quick wins, dan penguatan peraturan perundang-undangan terkait tugas Polri.

"Kami, personil Polres Hulu Sungai Utara, Siap Mendukung dan Melaksanakan Perintah / Kebijakan Bapak Kapolri"